Pencarian

    Kata Kunci :
    Periode : s/d

    Buku

    Kebijakan Pembangunan Gender: Kepemimpinan, Ekologi, Kesehatan Reproduksi dan Seksual

    Detail Buku
    No. ISBN : 978-979-1755-91-7
    Penulis : Arianti Ina R.H.
    Format / Ukuran : 150x230
    Jumlah Halaman : 456
    Edisi : 1
    Tahun Terbit : 2015
    Penerbit : Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender& Anak Indonesia - Jakarta
    Url : http://aswgi.org/
    Sinopsis

    Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, angka kemiskinan mengalami penurunan tetapi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan yang meningkat secara signifikan.  Angka kemiskinan menurun dari 16,66 persen pada 2004 menjadi 11,47 persen pada 2014 atau sekitar 68 juta penduduk miskin di Indonesia. Pada dekade yang sama ketimpangan melonjak drastis. Indeks rasio gini, sebagai salah satu indikator pengukur ketimpangan, meningkat dari angka 0,36 persen pada 2003 menjadi 0,42 persen pada 2013.  Meningkatnya angka ketimpangan tentu mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Artinya, fakta ketimpangan secara tidak langsung membuat warga miskin lebih sulit lagi keluar dari kemiskinannya. Pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar bebas di Indonesia selama sepuluh tahun belakangan terbukti tidak menurunkan ketimpangan namun sebaliknya ketimpangan justru kian melebar (Bappenas, 2015).  Fakta kemiskinan dan ketimpangan juga diperburuk oleh fakta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan seksual dan perdagangan manusia (Komnas Permpuan, 2015).


    Fakta ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia menghadapi agenda penting pembahasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan paska 2015 (Sustainable Development Goals/Post 2015) yang akan menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) tahun ini.  Di Indonesia sendiri, ada tiga isu kritis menyangkut perempuan dan anak yang perlu dikedepankan antara lain; perkawinan anak (early child marriage, hak kesehatan seksual dan reproduksi, perlindungan buruh migran dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pertama, World Fertility Policies, United Nations (2011) mencatat ada sekitar 16 juta orang yang menikah pada usia dini. Indonesia menempati peringkat ke 37 dari 73 negara pada kasus kawin pertama usia muda, dan menempati peringkat tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI, 2007) menyebutkan 22 persen perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, di beberapa daerah ditemukan sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. BKKBN (2015) menunjukan prevalensi umur perkawinan pertama berusia antara 15-19 tahun ada sebanyak 46 persen dari total jumlah perkawinan di Indonesia, bahkan yang menikah di bawah 15 tahun sekitar 5 persen. Faktor utama penyebab pernikahan anak di antaranya karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan.


    Kedua, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi di Indonesia. Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI, 2012) menunjukan AKI mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Angka ini masih jauh dari target MDGs pada tahun 2015 yaitu 102/100.000 kelahiran hidup. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual juga masih terus menjadi ancaman bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Ketiga, perlindungan buruh migran dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang masih jauh dari harapan. Hal ini terkait erat dari persoalan kemiskinan perempuan dalam masyarakat. Jumlah buruh migran perempuan Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun yang masuk dalam sektor pekerjaan yang yang tidak berketrampilan (unskilled), tidak terlindungi (unprotected), bahkan tidak diakui (unrecognized) sebagai bentuk pekerjaan (UN Women, 2013).


    Fakta kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi “pekerjaan rumah’ yang serius dalam pembangunan untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di Indonesia. Kebijakan Nasional Pemerintah saat ini secara eksplisit menjadikan perempuan dan anak sebagai bagian integral dari keseluruhan pencapaian pemenuhan hak-hak kemanusiaan yang utuh di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam agenda prioritas ke 2 Nawacita, yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; serta agenda prioritas ke 8 Nawacita, yaitu melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal. Dalam konteks ini, isu strategis yang masih harus diselesaikan dalam periode pembangunan 2015-2019 adalah: (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk TPPPO; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.


    Untuk itu dibutuhkan kelembagaan PUG dan Anak yang kuat dan solid yang secara sinergis mendukung upaya Pemerintah. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan Pusat Studi Wanita/Gender di Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efektifitas dan kapasitas kelembagaan PUG. Menilik sejarah perkembangan kelembagaan PUG, Pemerintah Indonesia telah membentuk Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita di tahun 1978, menyusul terselenggaranya Konferensi Perempuan oleh PBB di Meksiko pada tahun 1975. Di lingkungan Perguruan Tinggi, pengembangan kelembagaan PUG terlihat dari adanya kebijakan Pemerintah di tahun 1987 yang mendorong didirikannya Pusat Studi Wanita di seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, PSW diharap dapat mendukung kebijakan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah.


    Walaupun dalam perkembangannya PSW mengambil nama atau sebutan yang berbeda-beda akan tetapi pada intinya tetap melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan perspektif gender. Sampai dengan saat ini jumlah PSW/PSG tercatat lebih dari seratus PSW/PSG yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dari Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Agama. Pada tanggal 5 Desember 2014 di Jakarta, atas dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se Indonesia (ASWGI), yang kemudian disyahkan melalui Akta Notaris.











    Pelaksanaan Konggres ASWGI sekaligus digabungkan dengan Konferensi Nasional “Perempuan Membangun Bangsa” untuk menjadi ajang bagi PSW/G dan Program Studi untuk saling bertemu dan mengkomunikasikan yang telah, sedang dan akan dilakukan selama ini dalam bidang substansi/keilmuan Kajian Perempuan/Gender. Konferensi mengambil momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengingatkan bahwa perempuan dan semua komponen bangsa sudah mengambil peran aktif dan harus terus mengambil peran yang lebih aktif lagi dalam membangun bangsa di masa-masa selanjutnya. Tema “Perempuan Membangun Bangsa” diambil untuk dapat merangkum berbagai subtema dan kajian yang selama ini telah dan sedang dilakukan.


    Buku dengan Judul “Kebijakan Pembangunan Gender: Kepemimpinan, Ekologi, Kesehatan Reproduksi, dan Seksualitas yang tersajikan dalam Konggres dan Konferensi ASWGI merupakan buku ke-1 berupa kumpulan tulisan yang merupakan refleksi dari pengalaman dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat terkait dengan persoalan perempuan, gender, dan anak yang dihasilkan oleh beberapa penulis dalam buku ini. Tulisan dalam buku ini dipresentasikan oleh penulis dan dibahas dalam Konggres ASWGI. Paper lainnya yang dipresentasikan dan dibahas dalam konggres ini akan diakomodasi dalam buku ke-2.


    Melalui karya yang tersajikan ini dan forum Konferensi ASWGI ini diharapkan menjadi ajang berbagi untuk saling memberikan pengalaman bersama, memberikan inspirasi,  dan membangun sinergi ‘baru’ dalam melakukan aksi bersama menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak yang dimulai dari lingkungan akademik dan terdesiminasikan ke masyarakat dan lembaga yang lebih luas.